PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PASAL 19 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Guna mewujudkan catur tertib pertanahan dan menjamin kepastian hukum terhadap pemegang hak-hak atas tanah di Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria mewajibkan kepada pemerintah untuk mengadakan Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.Kewajiban Pemerintah ini diikuti pula dengan kewajiban pemegang hak atas tanah untuk melakukan pendaftaran, guna memperoleh kepastian tentang hak atas tanah yang bersangkutan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian dan jaminan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan pasal 19 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan untuk mengetahui hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh BPN.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data primer dan sekunder diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif, kemudian dijelaskan, dijabarkan, dan diintegrasikan berdasarkan kaidah ilmiah.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pendaftaran Tanah dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah karena masyarakat akan memiliki bukti kepemilikan tanah yang berupa sertipikat tanah yang sah dalam hokum pertanahan. Hambatan yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah ketidaklengkapan dokumen yang dibawa oleh pemohon untuk penerbitan sertipikat tanah, masyarakat belum mempersiapkan dana untuk biaya pelayanan survei nilai bidang tanah dan pengukuran, adanya perselisihan karena tidak ada kesepakatan tentang batas tanah, dan kurangnya tenaga teknis operasional.Kata kunci : pendaftaran tanah, kepastian, perlindungan hukum.

1.  UEU-Undergraduate-2501-cover.pdf - 21 KB
2.  UEU-Undergraduate-2501-ABSTRAK.pdf - 40 KB
3.  UEU-Undergraduate-2501-PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf - 17 KB
4.  UEU-Undergraduate-2501-Lembar Pengesahan Asmiyati.pdf - 318 KB
5.  UEU-Undergraduate-2501-DAFTAR ISI.pdf - 36 KB
6.  UEU-Undergraduate-2501-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 85 KB
7.  UEU-Undergraduate-2501-BABI.pdf - 195 KB

• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
• IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK PELAKU KEJAHATAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK (STUDI DI POLRES METRO JAKARTA UTARA)
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (STUDI KASUS PADA PT.CHIEN FU UTAMA PLASTIK)
• PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA MELALUI JAMSOSTEK PADA PT. MECOSIN INDONESIA
• ANALISIS HUKUM ATAS KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH YANG SUDAH BERSERTIFIKAT DALAM SENGKETA PERTANAHAN
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KLIEN ADVOKAT DITINJAU DARI UU NO.18 TAHUN 2003
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAKAN HIDUP LINGKUNGAN AKIBAT EKSPLOITASI PERTAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITEUREUP KABUPATEN BOGOR JAWA BARAT.
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN PRODUKSI OBAT (Studi Putusan No. 2336/Pid.Sus/2013/PN.Jakarta Barat)